REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses penyelenggaraan ibadah haji
yang disokong sistem informasi penyelenggaraan haji lintas lembaga
dinilai masih berlangsung semrawut. Hal itu disampaikan anggota Komisi
VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.
"Meski meliputi lintas
lembaga, proses penyelenggaraan haji kita jelas nampak tidak
terintegrasi. Bahkan pada beberapa bagian proses, ada yang dilakukan
secara manual dan sebagai akibatnya tentu saja pelayanan haji pun
menjadi bolong di sana sini," bebernya usai mendengar laporan dari
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu, di Kompleks
MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).
Kegiatan sistem
pendaftaran, keuangan, dokumen melibatkan banyak pihak, seperti
Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga
Dirjen Imigrasi pun terkesan tidak tertata rapi.
Padahal, imbuh
Ledia, ibadah haji merupakan aktivitas rutin tahunan pemerintah yang
telah berlangsung puluhan tahun. Sehingga koordinasi antarlembaga
semestinya memudahkan calon jamaah haji dan kerja pemerintah.
"Bayangkan,
dengan sistem yang tidak terintegrasi ini, orangtua dan anak yang
mendaftarkan diri secara bersamaan pun dapat terpisah kloter. Padahal,
si anak itu justru merupakan andalan orangtua untuk mendampingi haji,
karena orangtuanya sudah sepuh," tambah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI
ini.
Di sisi lain, pemerintah saat ini telah mengusulkan akan
mengkhususkan jamaah haji lansia beserta pendampingnya dengan pola yang
khusus dalam hal pendampingan dan lamanya berhaji. "Tetapi dengan belum
terintegrasinya sistem informasi haji yang ada, membuat kekhususan
seperti ini apa mungkin terlaksana?" tanya Ledia.
Tak hanya itu,
Ledia juga mengkritik layanan Siskohat atau Sistem Komputerisasi Haji
Terpadu yang semestinya merupakan sistem layanan online antara bank
penyelenggara penerima setoran ONH, Kanwil Kementerian Agama di 33
provinsi dan pusat komputer Kemenag. Kenyataannya tetap menuntut calon
haji untuk mendaftar sendiri ke Kanwil usai membayar biaya ONH.
Dengan
demikian, simpul Ledia, salah satu hal penting yang harus segera
dilakukan pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan
travel haji plus di Indonesia
adalah dengan mengintegrasikan keseluruhan sistem dari lembaga yang
terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga pelayanan haji bisa
menjadi lebih efisien, mudah dan menentramkan jamaah.
